KPK Dorong BGN Perkuat Pengawasan Internal & Integritas

KALTARAONE.COM, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memperketat sistem pengawasan dan tata kelola internal sebagai langkah konkret menindaklanjuti sepuluh rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlaksana secara transparan dan akuntabel, Sabtu (07/11/2026).

Langkah strategis ini dilakukan menyusul pertemuan jajaran pimpinan BGN dengan pihak KPK di Jakarta pada Selasa (07/07/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya menyerahkan rencana aksi perbaikan yang mencakup mitigasi risiko penyaluran anggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, hingga digitalisasi rantai pasok bahan pangan untuk memastikan dana sebesar 71 triliun rupiah yang dialokasikan pada tahap awal tepat sasaran.

Pihak BGN menyadari bahwa besarnya skala program yang menjangkau jutaan penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, memerlukan pengawasan berlapis. Untuk memperkuat integritas, BGN juga menugaskan dua personel dari KPK untuk melakukan pengawasan melekat sekaligus membantu evaluasi tata kelola lembaga melalui mekanisme penugasan resmi mulai bulan November ini.

“Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti sambil terus membenahi dan menyusun tata kelola internal agar ke depan tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya.”

— Dadan Hindayana

Selain berkoordinasi intensif dengan KPK, lembaga ini juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan pendampingan berkala. Fokus utama pembenahan terletak pada pembentukan Satuan Pelayanan di berbagai daerah yang menjadi ujung tombak distribusi makanan. Dengan ribuan titik layanan, BGN mengandalkan integrasi teknologi informasi untuk memantau aktivitas di lapangan secara real-time dari pusat kendali di Jakarta.

Penguatan integritas ini tidak hanya menyasar sistem birokrasi, tetapi juga menyentuh aspek sumber daya manusia. Seluruh pejabat yang menduduki posisi strategis, khususnya di bidang keuangan dan pengadaan, diwajibkan menandatangani pakta integritas dan mengikuti pelatihan antikorupsi secara berkala. Hal ini dipandang krusial mengingat potensi kerawanan dalam pengadaan bahan pangan yang melibatkan koperasi serta UMKM lokal di tingkat desa.

BGN juga berkomitmen untuk menciptakan mekanisme check and balances dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Data penerima manfaat dan menu yang disajikan akan dibuka secara bertahap melalui kanal informasi publik sebagai bentuk transparansi. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir interaksi fisik yang berisiko memicu pungutan liar atau pemotongan anggaran bantuan.

Melalui serangkaian langkah ini, BGN berupaya mengubah tantangan manajemen risiko menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dengan menyerap hasil produksi petani dan peternak setempat, program ini diharapkan memberikan dampak ganda, yakni menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Seluruh rangkaian pembenahan ini menjadi prioritas BGN untuk memastikan bahwa mandat besar negara dalam memberikan nutrisi berkualitas kepada generasi penerus berjalan sesuai dengan koridor hukum dan standar tata kelola pemerintahan yang baik.