KALTARAONE.COM, TANJUNG SELOR — Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara H. Suriansyah memimpin Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara untuk merumuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 dengan mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, dan kemampuan dunia usaha melalui mekanisme musyawarah mufakat, Rabu (18/11/2026).
Rapat koordinasi strategis tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, serta tenaga ahli untuk membahas formula penghitungan upah yang berpedoman pada regulasi ketenagakerjaan terbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan atensi khusus agar kebijakan pengupahan tahun depan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah yang dinamis, termasuk mengantisipasi disparitas harga barang dan biaya logistik di wilayah perbatasan serta pedalaman.
“Kita ingin formula yang digunakan nanti benar-benar merefleksikan keadilan, baik bagi para pekerja atau buruh maupun bagi kelangsungan dunia usaha di Kaltara,” kata Suriansyah saat membuka rapat pleno.
Dalam proses perumusan tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi mengandalkan data makroekonomi yang akurat dari Badan Pusat Statistik sebagai variabel utama, meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta produktivitas tenaga kerja. Variabel-variabel ini dinilai krusial agar angka rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan empiris yang kuat, adil secara sosial, serta tidak membebani operasional sektor industri padat karya maupun pertambangan.
Pemerintah daerah menyadari bahwa penentuan angka upah bukanlah perkara sederhana yang hanya melibatkan satu pihak, melainkan sebuah jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, para pelaku usaha juga memerlukan kepastian iklim investasi dan kesehatan arus kas agar tidak terjadi risiko pemutusan hubungan kerja akibat beban produksi yang melampaui kemampuan finansial perusahaan.
“Oleh karena itu, Dewan Pengupahan memiliki peran strategis untuk melakukan kajian mendalam berdasarkan data valid yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, sehingga rekomendasi yang dihasilkan nantinya objektif dan dapat diterima semua pihak,” ujar Suriansyah.
Dialog tripartit yang transparan dan inklusif terus didorong agar seluruh perwakilan buruh dan pengusaha dapat menyampaikan masukan konstruktif tanpa terjebak pada ego sektoral. Pendekatan ini diharapkan mampu meredam potensi gesekan industrial sekaligus memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja terlindungi secara proporsional sesuai dengan kontribusi mereka terhadap produktivitas daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2027 dirumuskan secara objektif dengan memadukan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja.
Selain fokus pada besaran nominal upah, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi agar kenaikan penghasilan sejalan dengan peningkatan kualitas kerja. Sinergi antara produktivitas dan struktur pengupahan ini dipandang sebagai jalan tengah paling realistis untuk menjaga daya saing regional serta stabilitas ekonomi jangka panjang di Kalimantan Utara.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk memfasilitasi proses ini sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, demi menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan taraf hidup pekerja di Kaltara,” pungkas Suriansyah.
- Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam penentuan UMP dan UMSP 2027.
- Musyawarah mufakat melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
- Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai acuan perhitungan resmi.
Ringkasan
Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara H. Suriansyah memimpin Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Tanjung Selor pada Rabu (18/11/2026) untuk merumuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 melalui musyawarah mufakat guna menciptakan keadilan bagi pekerja dan dunia usaha.
Perumusan kebijakan pengupahan ini berpedoman pada regulasi terbaru dengan menggunakan data makroekonomi dari Badan Pusat Statistik—seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja—sebagai variabel utama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kesehatan iklim investasi daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong dialog tripartit yang transparan serta mengintegrasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing regional jangka panjang.







