KALTARAONE.COM, JAKARTA — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap seorang perwira tinggi berinisial EHS di Gedung Mabes Polri, Jakarta, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal, penyalahgunaan wewenang, dan akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri, Selasa (17/11/2026).
Pelaksanaan sidang etik terhadap perwira tinggi bintang dua tersebut dilakukan secara maraton oleh majelis komisi guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran profesionalisme dan sumpah jabatan. Kasus ini bermula dari serangkaian temuan investigasi internal mengenai prosedur pemantauan komunikasi yang diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya membenarkan bahwa proses penegakan disiplin internal ini sudah mulai berjalan sejak pagi hari dengan menghadirkan terduga pelanggar beserta unsur pendamping.
“Ya benar, hari ini Divpropam Polri melaksanakan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar EHS.”
— Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko
Trunoyudo menjelaskan bahwa langkah penindakan ini merupakan wujud nyata komitmen pimpinan institusi kepolisian dalam menjaga integritas serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas internal. Penanganan perkara yang melibatkan perwira tinggi ini dipantau secara ketat oleh berbagai pihak guna memastikan proses hukum internal berjalan secara objektif.
Divpropam Polri menggelar sidang kode etik untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal yang dilakukan oleh perwira tinggi berinisial EHS.
Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan secara detail mengenai substansi putusan maupun peran spesifik dari terduga pelanggar dalam perkara penyadapan tersebut. Seluruh rangkaian pembuktian, mulai dari pemeriksaan identitas hingga mendengarkan keterangan saksi, masih terus didalami oleh majelis sidang.
“Nanti untuk hasil sidangnya akan kami sampaikan lebih lanjut setelah persidangan selesai dan diputuskan oleh majelis sidang etik.”
— Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko
Dalam mekanisme internal Polri, pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan penyalahgunaan kewenangan kedinasan dapat berujung pada sanksi administratif yang sangat tegas demi menjaga marwah institusi penegak hukum di Indonesia.
Ringkasan
Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS di Gedung Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026), terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan wewenang.
Pelaksanaan sidang maraton ini dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko sebagai bentuk komitmen institusi dalam menegakkan transparansi dan integritas internal.
Hasil akhir beserta putusan sidang etik terhadap terduga pelanggar tersebut akan diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian setelah seluruh rangkaian pembuktian dan pemeriksaan saksi selesai.







