KALTARAONE.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah diterpa polemik berkepanjangan terkait dokumen akademiknya, Selasa (10/11/2026).
Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gibran dalam pertemuan tertutup bersama kepala negara di Istana Kepresidenan, Jakarta. Polemik mengenai keaslian dokumen pendidikan yang dimiliki oleh sejumlah tokoh nasional sempat menyita perhatian publik dan memicu diskursus luas di berbagai platform media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pihak istana mendengarkan dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh sang wakil presiden terkait langkah hukum yang hendak ditempuh guna menyelesaikan sengketa administratif tersebut secara transparan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memohon waktu kepada Presiden Prabowo Subianto agar diberikan ruang menyelesaikan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur peradilan resmi.
“Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ucap Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi permohonan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan sejumlah saran konstruktif dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah administratif ini kepada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia tanpa melakukan intervensi eksekutif terhadap lembaga peradilan.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara.”
— Prasetyo Hadi
Pengamat hukum tata negara menilai bahwa langkah untuk membawa persoalan administratif ke PTUN merupakan opsi yang paling konstitusional dan elegan. Mekanisme peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan penuh untuk menguji sah atau tidaknya suatu keputusan atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait di masa lampau.
Dengan adanya proses persidangan di PTUN, setiap pihak diharapkan dapat menghadirkan bukti-bukti otentik, catatan arsip resmi, serta keterangan saksi ahli guna memutus segala keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat luas demi menjaga kepastian hukum.
Ringkasan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik berkepanjangan terkait dokumen akademiknya.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihak istana mendengarkan penjelasan Gibran, sementara Presiden Prabowo menyerahkan penyelesaian masalah ini sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku tanpa intervensi eksekutif.
Langkah hukum ke PTUN ini dinilai para pengamat sebagai opsi yang konstitusional dan transparan guna menguji keaslian dokumen melalui bukti otentik dan keterangan ahli demi menjaga kepastian hukum di masyarakat.
