KALTARAONE.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, demikian dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan tertutup di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, pada Senin (10/11/2026), di tengah berbagai spekulasi yang berkembang di publik.
Menurut Hasan Nasbi, keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi Gibran yang didasari keinginan untuk memberikan ruang bagi dinamika politik yang lebih sehat dan fokus pada peran lain di luar struktur pemerintahan eksekutif. “Beliau merasa sudah saatnya memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa lainnya untuk mengisi posisi tersebut dan mengabdi kepada negara melalui jalur tersebut,” ujar Hasan dalam keterangan persnya.
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan menerima penyampaian niat tersebut dengan penuh pengertian. Namun, Hasan menekankan bahwa proses pengunduran diri seorang Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. “Bapak Presiden menghargai keputusan tersebut. Namun, tentu ada prosedur administratif dan konstitusional yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum keputusan tersebut menjadi resmi,” jelasnya.
Pertemuan antara Gibran dan Prabowo untuk membahas niatan pengunduran diri ini berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Namun, pihak Istana meluruskan informasi yang menyebutkan bahwa Presiden menolak niatan Gibran. “Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Hasan.
Isu mengenai mundurnya Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia ini sempat memicu perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan kalangan pengamat politik. Berbagai analisis bermunculan menanggapi sinyal ketidakharmonisan atau adanya pergeseran arah kebijakan di internal pemerintahan koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya.
Pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa komunikasi antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tetap berjalan dalam koridor profesional. Kendati detail waktu spesifik pelaksanaan pertemuan tertutup itu tidak dirinci secara berlebihan, Istana memastikan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur secara langsung kepada Presiden Prabowo.
Keputusan seorang wakil presiden untuk meletakkan jabatannya di tengah jalan merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern. Langkah ini dipastikan akan memicu proses konstitusional yang panjang, melibatkan lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat serta Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengingat posisi wakil presiden diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sejumlah pakar hukum tata negara langsung memberikan pandangan awal terkait prosedur lanjutan apabila niatan pengunduran diri tersebut benar-benar dieksekusi secara administratif dan resmi diajukan melalui surat bertanda tangan bermaterai kepada pimpinan lembaga legislatif. Berdasarkan konstitusi, kekosongan jabatan wakil presiden nantinya harus diisi melalui mekanisme pemilihan di MPR atas usulan dari Presiden.
Hingga saat ini, draf surat pengunduran diri secara resmi belum diserahkan ke Sekretariat Negara. Pihak Istana menyebutkan bahwa proses komunikasi masih terus berjalan secara intensif untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan terbaik demi menjaga stabilitas politik nasional, pertumbuhan ekonomi, serta kondusifitas keamanan dalam negeri.
Reaksi dari partai-partai politik pengusung pemerintah pun mulai bermunculan menyusul pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan ini. Sebagian besar elite partai politik memilih untuk mengambil sikap hati-hati dan menunggu perkembangan situasi lebih lanjut sebelum mengeluarkan pernyataan sikap resmi secara kelembagaan.
Di sisi lain, para pelaku pasar keuangan dan investor asing dikabarkan memantau secara ketat perkembangan situasi politik di Jakarta. Stabilitas politik seringkali menjadi indikator utama bagi kepercayaan pasar internasional terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga setiap dinamika di tingkat pucuk pimpinan eksekutif selalu direspons dengan kalkulasi ekonomi yang matang.
Pihak Istana meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah dan lembaga legislatif terkait pengunduran diri tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan seluruh tahapan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan tetap berpedoman pada konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia.
Ringkasan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Jakarta pada Senin (10/11/2026). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengonfirmasi hal ini, menyatakan bahwa keputusan tersebut didasari keinginan Gibran untuk memberikan ruang bagi dinamika politik yang lebih sehat dan fokus pada peran lain.
Menurut Hasan Nasbi, Presiden Prabowo menerima penyampaian niat tersebut dengan pengertian, namun menekankan bahwa proses pengunduran diri Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.
Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut dilaporkan tidak diwarnai penolakan oleh Presiden Prabowo, melainkan pemberian sejumlah saran kepada Gibran. Pihak Istana meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi mengenai langkah-langkah selanjutnya.
