JAKARTA – Terkait percepatan pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara) dan Peran Perusahaan Daerah didalamnya, Alkindi Bilfaqih Komisaris Perusda Kaltara menyebut bahwa kekuatan anggaran belanja daerah Kaltara tidak begitu mumpuni untuk bisa menjamah seluruh aspek.
Bahkan terkadang TAPD harus benar-benar selectif dalam penataan alokasi anggaran, yang tentunya ada perioritas utama. Alkindi menyampaikan akan berdebat kusir jika harus membedah APBD dalam distribusi dan pengalokasiannya.
“Gubernur sudah sangat berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek pembangunan infra struktur, beliau sangat berhati-hati dalam pengalokasiannya,” katanya kepada awak media pada Rabu (24/4/24).
Alkindi menambahkan bahwa bantuan Pemerintah Pusat ke Kaltara relatif kecil, jika di bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
“Padahal kita ini Provinsi baru yang sedang berkembang, seharusnya proyek Strategis Nasional dimaksimalkan di Kaltara yang sudah merupakan daerah penyanggah IKN,” Imbuhnya.
“Jangan-jangan karena ada KIPI dan Chipmiill (investasi asing) di Kaltara, sehingga pemerintah pusat menganggap itu sudah lebih dari cukup, tanpa mengetahui bahwa kedua mega proyek ini tidak berdampak wah terhadap sirkulasi ekonomi dan bangkitnya UMKM, juga pengusaha konstruksi didaerah,” kelakarnya.
Saat di tanya apa langkah paling tepat dalam mengakselerasi pembangunan di Kaltara? Alkindi menyebut, bahwa upaya Gubernur di pusat sudah cukup masif. Hanya memang karena kepemimpinan Nasional kemarin agak dinamis. Semua tahu, daerah yang laju perkembangannya selalu terbukti merupakan daerah yang punya jalur politik kuat di pusat.
Menurut Alkindi, saat ini Kaltara punya maskot yang dapat di banggakan sebagai GoalGetter di pusat, yakni Immanuel Ebenezer Gerungan, S.Sos., atau yang akrab di sapa Bang Noel, Noel bisa menjadi kanalisator yang efektif.
Kaltara, lanjut Akindi, membutuhkan orang seperti Noel untuk mendobrak pintu Kementrian agar melek terhadap ketertinggalan infrastruktur di Kaltara, termasuk sarana lampu jalan hingga jaringan internet di pedalaman.
Walaupun praktis baru satu tahun terakhir ini situasi normal, pasca pandemi dan batas waktu menjabat Gubernur yang pendek, juga menjadi penghalang percepatan pembangunan di Kaltara.
“Sekarang bayangkan kalau Noel Menteri BUMN atau Wamen PU PR misalnya, gampanglah itu barang kan? apalagi Gubernur kita seorang pekerja keras dan niat membangun kaltara adalah mimpi besarnya. Jika Bang Noel bisa menjadi bagian dari kabinet, saya rasa akan sangat elok dan hebat, saat usulan Pemprov Kaltara dikawal langsung Mentrinya,” pungkas Alkindi Bilfaqih. (RD)
