TARAKAN – Beberapa waktu lalu Menteri ‘koboi’ keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di geruduk para gubernur di kantor kementrian keuangan RI (7/10) untuk meminta tidak melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Respon Purbaya Yudhi Sadewa dengan gaya khasnya menyampaikan dihadapan para gubernur. “Tolong perbaiki perencanaan APBD agar serapannya maksimal, karena perencanaan yang kurang matang berimbas pada serapan anggaran,” kata Purbaya.
Pengamat kebijakan publik, Sabirin Sanyong menilai, sebelumnya Menkeu Purbaya menggelontorkan anggaran ke bank himbara sebesar 200T yang diharapkan dapat menstimulus mesin ekonomi agar tumbuh 6% bahkan 8% sebagaimana target presiden Prabowo.
Kebijakan tersebut diambil menkeu karena pertumbuhan dan kecepatan uang beredar di masyarakat melemah dan cendrung stagnan.
“Menstimulasi money base (Mo) dengan 200 T di sistem perekonomian akan berdampak pada multiplayer yang dapat memacu pertumbuhan PDB sehingga tercipta perluasan lapangan kerja,” ujar Sabirin Sanyong (9/10/25).
Menurutnya, fractional reserve banking dari 200 T itu berpotensi menciptakan pertumbuhan uang beredar mencapai 2.000 T. Bila sistem ekonomi berjalan tentu akan menumbuhkan PDB karena investasi dan konsumsi rumah tangga bertumbuh positif.
“Ini yg diharapkan menteri ‘koboi’ dan harus di imbangi dengan percepatan belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga dua mesin pertumbuhan ekonomi (moneter dan fiskal) berjalan simultan menuju pertumbuhan 6%-8%,” sebutnya.
Sabirin mengapresiasi Gubernur kaltara yang turut serta dalam grudug ke Menkeu. Ia menekankan, sekalipun mendapatkan tambahan anggaran 150 M untuk membangun jembatan, harus juga memperhatikan percepatan serapan anggaran agar tidak dapat “teguran” sebagai daerah yang gagal perencanaan belanja dalam postur APBD.
“Saya pribadi mengapresiasi keberhasilan bapak gubernur kaltara yang dapat atensi khusus dari menkeu, di tengah kepala daerah yang mengeluh APBD nya hanya bisa memenuhi belanja rutin sebagaimana gubernur Maluku Utara,” tegasnya. (R)
