TARAKAN – Puluhan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berdomisili di Tarakan menggulirkan mosi tidak percaya kepada Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto.
Dalam pernyataan terbuka yang ditandatangani oleh anggota PWI aktif di Tarakan, Nicky dinilai telah gagal menjalankan roda organisasi secara demokratis, kolektif dan transparan.
Aspirasi itu muncul dari ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai tidak melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan strategis. Mekanisme forum-forum internal yang seharusnya menjadi wadah diskusi dan penentu arah organisasi disebut kerap diabaikan.
Selain itu, anggota juga merasa suara mereka tak pernah diindahkan, meskipun telah disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Mosi tersebut berujung pada desakan agar ia mengundurkan diri.
Para penggagas juga meminta PWI Pusat turun tangan untuk menyelidiki dan mengevaluasi kondisi internal organisasi di daerah, serta mendorong pelaksanaan musyawarah luar biasa sebagai solusi penyelamatan organisasi.
Menanggapi dinamika ini, Sekretaris PWI Kalimantan Utara, Aswar mengakui pernyataan sikap tersebut masih bergulir di sejumlah kabupaten lainnya di Kaltara. Ia menegaskan setiap aspirasi akan diproses sesuai jalur yang berlaku.Hiburan Kaltara
“Kami memahami bahwa ini adalah bentuk ekspresi dari anggota. Sikap tersebut akan kita sampaikan secara berjenjang, sesuai mekanisme organisasi yang ada,” ujarnya, Kamis (22/8).
Ia juga mengingatkan PWI sebagai organisasi profesi memiliki aturan yang telah disepakati bersama dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). Oleh karena itu, setiap persoalan internal harus disikapi secara proporsional dan tetap menjunjung tinggi etika organisasi.
Para penggagas mosi menyatakan langkah ini bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap integritas dan masa depan organisasi. Mosi ini juga tak berkaitan dengan momen tertentu, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika di PWI Pusat. Mereka berharap, pengurus pusat tidak tinggal diam dan segera turun tangan.
“Yang teranyar soal pleno menyikapi Kongres Persatuan yang akan digelar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 18-31 Agustus 2025. Dibuka ruang diskusi berupa konsolidasi, kemudian ditindaklanjuti dengan pleno. Agendanya soal kongres. Ini salah satunya. Akhirnya mewujud suara mayoritas soal pilihan dan pandangan, mulai dari calon ketua umum, berikut pertimbangannya. Itu disampaikan pengurus satu-satu yang hadir di pleno, begitu pun anggota lainnya,” ujarnya.
“Tapi, belakangan, dia tetap pada pendiriannya, bahkan beberapa kali mengklaim hak tertentu. Mungkin maksudnya prerogatif, semacam hak khusus. Oleh Dewan Kehormatan Provinsi, melalui Pak Ketua DK, H. Rachmat Rolau, bahwa organisasi tetap memegang teguh prinsip kolektif kolegial (diputuskan bersama) di setiap pengambilan keputusan. Namun dia tetap kekeh, tak mengindahkan suara teman-teman yang ada,” tambahnya.
Aswar juga menegaskan PWI Kaltara belum menerbitkan dukungan kepada calon tertentu untuk Kongres Persatuan PWI di Jawa Barat akhir Agustus ini.
“Kalau ada orang tertentu yang mengaku mengantongi dukungan PWI Kaltara untuk calon tertentu di kongres, itu silakan dicek baik-baik. Verifikasi sumbernya. Kami duga itu orang mencari keuntungan tertentu,” pungkasnya. (*)
