BALIKPAPAN – Upaya kerjasama melalui Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal ini tertuang dalam Pertemuan Tim Teknis/Kumpulan Teknikal dan Sidang ke-26 JKK/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kaltara/Peringkat Negeri Sabah di Novotel Balikpapan, Rabu (17/7).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si mengungkapkan agenda Sosek Malindo telah masuk tahun ke-7. Di mana, sudah banyak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara.
“Kerjasama yang terjalin bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan kedua negara,” kata Datu Iqro yang juga menjabat sebagai Ketua Sosek Malindo Provinsi Kaltara.
Ia berharap hasil sidang ke-26 yang digelar dapat menjadi rujukan untuk ditindaklanjuti menjadi usulan program baru sesuai dengan perkembangan sosio ekonomi masing-masing negara.
“Karena itu, kita perlu menyadari bahwa wawasan masyarakat kita terus berkembang, demikian halnya permasalahan yang terjadi dan menuntut penyelesaian secepatnya dengan hasil yang memuaskan,” ujarnya. Di mana, saat ini tengah dihadapkan dengan persaingan global, sehingga kerjasama antar negara perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
“Dari sekian banyak rencana kerjasama yang kita sepakati bersama, beberapa hal telah kita laksanakan sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat kedua negara,” jelasnya.
Namun demikian, Datu Iqro berharap beberapa rencana yang belum sempat ditindaklanjuti agar segera dapat direalisasikan sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mereview kembali program apa saja yang belum kita laksanakan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk segera kita tindaklanjuti,” terangnya.
Adapun beberapa isu pembahasan yang akan disampaikan seperti masalah banjir di perbatasan sungai sesayap, akses jalan perbatasan 708 Serudong – Seimanggaris Sabah – Kaltara, investasi rumput laut, hingga usulan pembangunan pos bersama RI – Malaysia.
Datu Iqro juga menyinggung terkait proses pemindahan Ibu Kota Baru yang tengah berjalan. Ia memaparkan mengenai alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan meliputi, pengembangan Ibu Kota Baru diharapkan dapat mengurangi beban dan permasalahan yang ada di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis.
“Faktor ekonomi menyebabkan tingginya urbanisasi. Tingginya jumlah populasi menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan, serta pembangunan gedung bertingkat,” jelasnya. Selain itu, pemindahan ibukota juga dapat mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.
Ia berharap, dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara, kedua negara (Indonesia-Malaysia) dapat merasakan manfaatnya. “Karena itu, dari pelaksanaan Sosek Malindo ini, kita bersama-sama dapat mengambil manfaat dari rencana besar itu, serta mengantisipasi resiko yang terjadi,” tuntasnya. (dkisp)
