TANJUNG SELOR – Pustakawan Ahli Utama, Renus Siboro, M.Si mengatakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) mendorong keluwesan dalam pelayanan perpustakaan.
Dengan pemahaman awal bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kebutuhan akan literasi serta potensinya masing-masing. Karenanya perpustakaan desa atau kelurahan sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat di lingkungan terkecilnya melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.
“Ada yang bergerak dengan mengajar baca tulis tambahan bagi siswa yang kesulitan dalam belajar di sekolah, ada yang menyelenggarakan pelatihan komputer level dasar, ada pula yang menyelenggarakan pelatihan memanfaatkan sumber daya alam hingga dikemas secara baik dan siap dijual. Setiap daerah yang unik menyebabkan kegiatan masyarakat di perpustakaan yang bertransformasi pun unik, selaras dalam langkah masyarakat setempat menuju kemajuan,” ungkap Renus dalam penutupan Bimtek Strategi
Pengembangan perpustakaan Dan Teknologi Informasi Komunikasi (SPP TIK) mewakili Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. di Hotel Luminor, Kamis (13/6).
Renus menjelaskan TPBIS adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.
Program ini dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Dia juga mengatakan Bimtek SPP-TIK ini merupakan upaya peningkatan kapasitas bagi tenaga perpustakaan mitra TPBIS. Dengan demikian perpustakaan yang dikelola dapat mendukung berprosesnya transfer pengetahuan dan menjadikan perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menemukan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada melalui membaca dan bertukar informasi.
“Karenanya peserta bimtek diberikan ilmu untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat, serta melaksanakan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk, baik material maupun non material. Selain itu peserta juga dibekali kemampuan dasar untuk melakukan publikasi kegiatan TPBIS dari yang paling sederhana melalui media sosial hingga media arus utama,” ujarnya.
Renus menjelaskan tujuan diselenggarakannya TPBIS terangkum dalam arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu, peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter.
Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
“Kita semua bisa ambil peran. Kita semua harus ikut berperan dalam mentransformasi perpustakaan menjadi hidup dan terang di tengah-tengah masyarakat. Untuk Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,” ujarnya.
Dia menjelaskan perpustakaan yang telah melaksanakan TPBIS dengan dana yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hingga tahun 2023 yaitu sejumlah 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.796 perpustakaan desa/kelurahan.
TPBIS telah direplikasi di 1.344 Desa/Kelurahan dan 6 kabupaten/kota dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain. Tahun ini, 600 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS.(dkisp)
