TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Helmi melalui Kepala Bidang Bina Marga, Erni, ST., menyampaikan terus mendukung Program Startegis Nasional yang ada di provinsi ke 34 ini. PSN tersebut seperti kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PLTA Mentarang.
Bentuk dukungan tersebut dengan berupaya membangun infrastruktur ruas jalan sebagai akses penopang dan perekonomian.
Selain PSN, pemerintah juga memfokuskan pembangunan jalan di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, akses ke kawasan pertanian dan perikanan, akses menuju rencana Pelabuhan Manjuaring, serta penanganan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan.
“Beberapa kementerian/lembaga serta dinas sedang dan akan membangun kantor di kawasan KBM Tanjung Selor karena itu perlu kita dukung dengan akses jalan, sehingga nanti akan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat jika instansi tersebut sudah berkantor di KBM,” jelasnya.
Dengan adanya pembangunan di KBM Tanjung Selor diharapkan ke depan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Kaltara. Erni mengungkapkan berdasarkan data tren kemantapan jalan provinsi Kaltara pada tahun 2022 sampai tahun 2023 telah mengalami peningkatan dan hasilnya pun sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.
Seperti jalan ring road Nunukan di Desa Binusan, jalan ring road Malinau di Desa Setulang menuju Setarap, Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi dan beberapa ruas jalan lainnya rusak parah namun sudah berhasil ditangani oleh pemprov pada tahun 2023.
Jalan pendekat KIPI ruas Sajau-Binai yang dulu belum fungsional namun kini sudah terhubung dan akhirnya menjadi akses utama masyarakat menuju Tanah Kuning maupun sebaliknya.
“Hasil perhitungan yang dipublikasikan masih berpedoman pada SK jalan yang lama, sementara untuk kemantapan jalan tahun 2024 nanti akan berpedoman pada SK jalan baru,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Erni menyebutkan pihaknya juga menangani koridor jalan yang kritis agar tidak terputus melalui pembangunan jembatan di Desa Setarap (Malinau), pembangunan box culvert, dan penanganan longsoran di jalan Gunung Selatan (Tarakan).
Di mana penanganan beberapa ruas jalan non status yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti ruas jalan eksisting Tanah Kuning, jalan Gunung Seriang-Bhayangkara dan ruas jalan Kelubir-Salimbatu.
Pemprov Kaltara tengah mengupayakan penanganan jalan provinsi melalui sumber pembiayaan lain, seperti tahun ini mendapat alokasi sebesar Rp90 miliar melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk penanganan jalan di wilayah Krayan dan Tarakan.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Deputi Bidang Sarana Dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 001/D.6/02/2024 dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 39/KPTS/Db/2024 tentang Daftar Proyek Prioritas Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Tahun Anggaran 2024.
“Penanganan jalan provinsi tentu dilakukan secara bertahap karena APBD kita juga terbatas, namun pemerintah berupaya agar secara konsisten dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas,” bebernya.
Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur, dimana alokasi anggaran infrastruktur sempat mengalami refocusing untuk penanggulangan Covid-19.
Kemudian pada tahun 2022 setelah ada kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional perlahan anggaran untuk infrastruktur kembali menggeliat membangun provinsi Kaltara.
“Kami optimis ada kenaikan capaian kinerja jalan yang cukup baik pada tahun 2024 mengingat cakupan jalan provinsi yang tertangani tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya,” tuntasnya.(dkisp)
