Pelayanan Kesehatan di Wilayah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tetap Prioritas

0
Gubernur Kaltara Zainal A.Paliwang saat meninjau pelayanan kesehatan.

KALTARAONE.COM, TANJUNG SELOR – Pelayanan kesehatan (Yankes) untuk masyarakat di wilayah Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Misalnya, program layanan dokter ‘terbang’ terus berjalan hingga saat ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman mengatakan, memang untuk anggaran dokter ‘terbang’ tahun ini sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pihaknya tetap berupaya untuk menjalankannya secara optimal.

“Anggaran tahun ini di bawah Rp 1 miliar untuk itu (dokter ‘terbang’). Sasaran kita masih tetap sama, yaitu dua daerah, Nunukan dan Malinau,”kata Usman belum lama ini.

Usman menyebutkan, belum lama ini, Dinkes Kaltara telah melakukan layanan dokter ‘terbang’ di Mensalong, Nunukan. Ada beberapa jenis penyakit yang akan dilayani, di antaranya penyakit pada anak dan ibu hamil (bumil).

Ia juga mengungkapkan, sasaran dari program ini masih sama seperti yang telah berjalan. Sebab, pada dasarnya layanan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil.

“Jadi kita akan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat atau daerah sasaran. Ini melalui survei dan laporan kebutuhan dari daerah setempat. Berbekalkan ini, maka kita datangkan spesialis sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Artinya, jika ada banyak penyakit anak atau bumil yang butuh pemeriksaan, maka pihaknya akan memberikan prioritas untuk menghadirkan spesialis sesuai kebutuhan. Termasuk juga dipadukan dengan penanganan soal katarak.

“Tapi untuk katarak, itu harus dilakukan skrining dulu. Jadi nanti kita sesuaikan juga,” tuturnya.

Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan untuk menjalankan program dokter ‘terbang’ ini tetap akan disesuaikan. Karena ada standarisasi dan lainnya yang harus diperhatikan.

“Kita akan upayakan untuk mengefektifkan anggaran yang tersedia supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Jika misal petugasnya terlalu banyak, itu bisa dikurangi,” sebutnya.

Termasuk hal yang juga harus dilakukan Pemprov Kaltara adalah memperkuat kerja sama dengan kabupaten setempat untuk sama-sama turun ke lapangan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. (dkisp)